Palembang Sriwijayapertama.net – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Suban Jeriji (MPSJ) bersama Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) gelar aksi demo di Depan kantor SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Selasa (28/4/2026).
Aksi demo tersebut digelar untuk menyampaikan adanya dugaan di Wilayah Kerja Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim, yang secara hukum di bawah kerangka KSO Gunung Kampung Minyak yang selama ini hanyalah lahan mati tanpa aktivitas.
Koordinator Aksi, Rahmat Sandi Iqbal SH, mengatakan bahwa lahan diwilayah Kerja Suban Jeruji Kabupaten. muara Enim tersebut, hanyalah lahan mati tanpa aktivitas.
“Disaat masyarakat berencana mengajukan izin ke Pertamina, untuk pengelolaan mandiri, selang beberapa minggu KSO memasukkan alat yang diduga tidak sesuai standard dan atau sangat tradisional, sehingga masyarakat takut terjadi ledakan dan kebakaran,” katanya.
Menyikapi hal tersebut di atas, dengan ini, pihaknya menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan dan menaruh harapan kepada Kementerian ESDM, SKK Migas, Dan Pertamina.
“Berdasarkan Undang Undang (UU) Migas No. 22/2001 Pasal 40 mewajibkan standar tinggi untuk keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Sedangkan alat yang dimasukkan KSO merupakan ancaman bencana, bukan solusi energ. Jangan biarkan nyawa warga dipertaruhkan demi formalitas operasional KSO yang terindikasi telah gagal,” ungkapnya Sandi.
Lanjut Sandi sampaikan bahwa demi mendukung Asta cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi nasional, serta ancaman krisis Minyak Dunia akibat Perang Iran Versus Amerika-Zionis.
” Kami mendesak Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina untuk segera mengevaluasi dan mengakhiri kontrak KSO di Suban Jeriji karena terindikasi gagal selama bertahun-tahun dan kini hanya melakukan tindakan reaktif tanpa kompetensi keselamatan,” pintanya.
Lebih lanjut dia terangkan bahwa dengan tidak adanya aktifitas operasi produksi mengakibatkan Potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tidak maksimal atau berkurang.
“Oleh karena itu kami juga mendesak Kementerian ESDM, SKK MIGAS, dan Pertamina untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumur-sumur dalam wilayah Suban Jeriji,” harapnya Sandi.
“Selain kita juga Pertamina untuk segera memberikan perizinan bagi masyarakat untuk membantu pemerintah mengelola sumur-sumur di wilayah Suban Jeriji yang selama ini terbengkalai,” tambahnya.
Terakhir Sandi beberkan bahwa pihak SKK Migas akan memberikan teguran kepada Pertamina sebagai tempat mereka untuk mengelola KSO tersebut sesuai dengan prosedur.
“Mereka akan memberikan sosialisasi dalam memasukan alat dalam mengelola sumur-sumur yang ada di Wilayah Suban Jeriji, agar masyarakat mengetahui. Selama ini mereka kurang mengetahui prosedur terhadap pengelolaan sumur tersebut,” tandasnya Sandi (Iin P).
