Banyuasin, SriwijayaPertama.net – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Ekspres Kabupaten Banyuasin meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan audit khusus serta investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program cetak sawah di wilayah Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Rabu (17/06/26).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya Dugaan sejumlah temuan di lapangan yang diperoleh tim investigasi bersama masyarakat setempat. Menurut LSM Nusantara Ekspres, terdapat beberapa hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat pengawas.
Ketua tim investigasi menyampaikan bahwa salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pekerjaan telah berjalan, namun tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat identitas kegiatan, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, maupun sumber pendanaan.
“Sebagai proyek yang bersumber dari program pemerintah, masyarakat berhak mengetahui informasi terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut. Transparansi merupakan bagian penting dalam pengawasan publik,” ujarnya.
Selain itu, tim investigasi juga menerima sejumlah laporan dari warga dan operator alat berat terkait dugaan penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai standar operasional. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, terdapat dugaan penggunaan bahan bakar campuran yang kualitasnya dipertanyakan sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja alat berat yang digunakan dalam proses pembukaan lahan sawah.
Sejumlah operator disebut mengeluhkan kondisi alat yang sering mengalami gangguan teknis saat beroperasi. Keluhan tersebut dinilai perlu diverifikasi oleh pihak yang berwenang guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap standar pekerjaan maupun spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
LSM Nusantara Ekspres juga meminta agar legalitas perusahaan pelaksana, dokumen kontrak, spesifikasi pekerjaan, serta penggunaan anggaran program cetak sawah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan serta menghindari potensi penyimpangan.
Atas dasar temuan tersebut, LSM Nusantara Ekspres mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pertanian, BPK/BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, DPRD Banyuasin, Inspektorat, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
LSM Nusantara Ekspres menegaskan bahwa permintaan audit dan investigasi ini bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan program cetak sawah yang merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, pihak kontraktor maupun pelaksana proyek terkait belum memberikan keterangan resmi atas berbagai temuan dan dugaan yang disampaikan oleh tim investigasi dan masyarakat.
