Sriwijayapertama.net Palembang – Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia (LBKI) gelar pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Sumsel), Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Palembang dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sukapindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin di Graha Bina Praja Provinsi Sumsel, Sabtu (19/9/2026).
Tirut hadir Ketua Ketua Umum DPP LBKI, Raden Asep Sucipto, Kadis Perdagangan Sumsel, Henny Yulianti SIP MM, dan Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Donny satrya Sembiring SH SIK MSi
Usai dilantik Ketua DPW Sumsel, Rudi Interwijaya, Ketua DPD Kota Palembang Soelastri dan Ketua PPL Desa Sukapindah, Subari Siswanto, Resmi menjadi pengurus periode 2026-2031.
Ketua Umum DPP LBKI, Raden Asep Sucipto mengatakan bahwamenegaskan kehadiran LBKI di Sumsel tidak hanya fokus pada perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjalankan program sosial kemasyarakatan.
“LBKI merupakan lembaga yang membantu melaksanakan program kerja bersama pemerintah daerah. Di antaranya bantuan sosial dan kegiatan kemasyarakatan seperti donor darah, bantuan ikan, bantuan peternakan dan bantuan sembako,” ujar Asep.
Ia membeberkan sejumlah program prioritas yang akan segera direalisasikan di Sumatera Selatan.
Program pertama yang menjadi fokus adalah penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu. Untuk tahun ini, target penerima mencapai 2.000 warga yang tersebar di Kota Palembang dan sejumlah kabupaten di Sumsel.
Program unggulan lainnya adalah nikah massal dan sunatan massal yang direncanakan digelar pada Oktober 2026. Program ini menyasar masyarakat yang telah menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi negara.
“Untuk nikah massal ini dibuka bagi masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya mereka yang sudah menikah tetapi belum memiliki surat nikah. Banyak orang tua zaman dulu yang menikah tetapi belum memiliki dokumen resmi. Itu yang akan kita bantu,” jelasnya Asep.
Lanjut Asep ungkapkan bahwa di sektor pemberdayaan ekonomi, LBKI menyiapkan bantuan budidaya ikan. Warga yang memiliki kolam kosong namun tidak memiliki bibit akan dibantu bibit, pakan, hingga pendampingan. Hasil panen sepenuhnya menjadi milik warga.
“Kalau punya kolam tetapi tidak punya ikan, nanti kami bantu. Masyarakat akan mendapatkan ikan sekaligus pendampingan dan pakan. Untuk penjualannya nanti diserahkan kepada pemilik kolam,” ungkapnya.
Hal serupa juga berlaku untuk bantuan peternakan dan bantuan modal usaha. Warga yang memiliki warung atau usaha kecil yang terkendala modal dapat mengajukan bantuan ke LBKI.
Asep menyebut LBKI telah berdiri di Sumsel sejak 2022. Saat ini anggota nasional mencapai 5.000 orang, dengan 3.000 di antaranya berada di Sumsel.
Selain program sosial, LBKI tetap menjalankan fungsi utama sebagai lembaga perlindungan konsumen. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh produk atau layanan dapat melapor ke Sekretariat LBKI Sumsel di Jalan Kopral Umar Said, depan SMA Negeri 3 Palembang.
Terkait temuan dugaan beras fortifikasi yang tidak sesuai label gizi hingga isu kelangkaan beras premium, Asep mengimbau masyarakat untuk melapor secara resmi agar dapat ditindaklanjuti tim hukum LBKI dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.
“Kalau ada masyarakat yang menemukan persoalan terkait produk, silakan membuat pengaduan kepada LBKI. Nanti tim hukum atau lawyer kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya Asep.
Terakhir dia berharap kepengurusan baru dapat bekerja nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Harapan kami, setelah pelantikan ini para pengurus DPW dapat menjalankan berbagai program bantuan dan perlindungan konsumen dengan baik. Yang paling penting adalah keberadaan LBKI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya Asep (Iin F).
