Banyuasin, Sriwijayapertama.net– Persatuan Mahasiswa Banyuasin (PMB) mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mengambil langkah konkret menyikapi anjloknya harga kelapa yang dinilai telah mengancam perekonomian ribuan petani di Kabupaten Banyuasin.
Ketua Umum PMB, Irfansyah, mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi dari petani kelapa yang mengeluhkan harga jual di tingkat petani yang sebelumnya berkisar Rp5.000 per butir, kini merosot hingga hanya sekitar Rp2.000 per butir. Penurunan sekitar 60 persen tersebut dinilai telah menekan pendapatan petani dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sentra kelapa Banyuasin.
“Harga yang terus terjun bebas membuat banyak petani kesulitan menutupi biaya panen, perawatan kebun, dan distribusi. Jika kondisi ini dibiarkan, kesejahteraan petani akan semakin terpuruk,” ujar Irfansyah.
Secara akademik, PMB menilai anjloknya harga kelapa dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan pasar, lemahnya tata niaga komoditas, minimnya industri pengolahan di daerah, serta panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga di tingkat petani jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi pemerintah agar mekanisme pasar tidak sepenuhnya merugikan petani.
Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Sumatera Selatan, Banyuasin memiliki ribuan kepala keluarga yang menggantungkan mata pencaharian pada komoditas ini. Oleh karena itu, PMB menilai persoalan harga kelapa bukan hanya masalah petani, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi daerah.
Tuntutan Persatuan Mahasiswa Banyuasin
PMB mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk:
1. Segera melakukan stabilisasi harga kelapa agar harga di tingkat petani kembali berada pada tingkat yang layak.
2. Membentuk tim khusus bersama pemerintah kabupaten untuk mengawasi tata niaga dan rantai distribusi kelapa.
3. Membuka akses pemasaran dan ekspor sehingga petani memiliki lebih banyak pilihan pasar.
4. Mendorong pembangunan industri hilirisasi kelapa di Banyuasin agar hasil kelapa memiliki nilai tambah.
5. Memberikan bantuan dan insentif sementara kepada petani yang terdampak penurunan harga.
6. Melibatkan organisasi petani, akademisi, dan mahasiswa dalam penyusunan kebijakan perlindungan petani kelapa.
Solusi yang Ditawarkan PMB
PMB juga menyampaikan beberapa solusi, antara lain:
– Menetapkan harga acuan atau harga dasar kelapa untuk melindungi petani saat harga jatuh.
– Memperkuat peran koperasi dan BUMDes sebagai penampung hasil panen petani.
– Mendorong investasi industri pengolahan kelapa, seperti minyak kelapa, santan, arang tempurung, dan produk turunan lainnya di Banyuasin.
– Memberikan pelatihan peningkatan kualitas hasil panen agar mampu bersaing di pasar nasional maupun ekspor.
– Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan perlindungan komoditas kelapa.
PMB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani.
“Kami mengajak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera turun tangan. Jangan sampai ribuan petani kelapa di Banyuasin terus menanggung kerugian akibat anjloknya harga. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada petani sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah,” tutup Irfansyah.
