Sriwijayapertama.net Palembang – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro dan Badai Anti Korupsi (BAK) Sumatera Selatan (Sumsel) gelar aksi demo di Depan Kantor PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagsel, Jalan Jend A Yani Kecamatan SU 2 Kota Palembang, Selasa (10/11/2026).
Aksi demo tersebut terkait adanya dugaan kecurangan dan keterlibatan dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang menggunakan data fiktif barcode pribadi untuk operasional PT Indomarco Prismatama (IP) Palembang.
Selain itu juga digelar terkait adanya dugaan pembiaran terhadap SPBU yang terindikasi masih melakukan kecurangan dalam melayani konsumen dan menjual BBM subsidi yang tidak dengan prosedural kepada oknum konsumen
Aksi demo tersebut merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di Depan Kantor PT Indomarco Prismatama Palembang, Rabu (4/11/2026) beberapa hari yang lalu.
Ketua DAK Sumsel Diding Eriansyah mengatakan bahwa Aturan terbaru BPH Migas mengenai pembatasan dan penyaluran BBM jenis Solar Subsidi, berlaku mulai April 2026 yang diatur melalui Keputusan Kepala BPH Migas RI No. 024/KOM/BPH.DBBM/2026.
“Bedasarkan Keputusan Kepala BPH Migas tersebut, untuk pembelian solar bersubsidi dibatasi setiap hari berdasarkan jenis kendaraan. Mobil pribadi plat hitam, 60 liter perhari. Sedangkan mobil angkutan umum plat kuning roda empat 80 liter perhari dan roda enam, 200 liter perhari,” katanya.
Ia juga sampaikan, pembelian BBM bersubsidi untuk sektor usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum wajib menggunakan Surat Rekomendasi dari BPH Migas.
“Dalam hal ini berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 2 Tahun 2023 yang telah diubah dengan Peraturan BPH Migas No. 4 Tahun 2025,” ujarnya Diding.
Lanjut Diding ungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya menduga PT. IP mendapatkan BBM subsidi untuk operasional dengan cara curang, karena diduga menggunakan Identitas KTP pegawai untuk Mendapatkan Barcode My Pertamina.
“Dalam hal ini, kami mendesak PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagsel bongkar permainan Barcode dengan data fiktif untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut dalam aksi ini, pihaknya juga melaporkan banyaknya SPBU yang diduga dengan sengaja melakukan pembatasan penjualan demi menjual kepada para pelansir untuk Perusahaan Tambang.
“Kami mendesak dengan tegas PT Pertamina Patraniaga Sumbagsel menutup SPBU yang nakal tersebut,” ucapnya Diding.
Sementara, salah satu Koordinator Aksi, Aminuddin, menambahkan bahwa pihak PT Pertamina Patraniaga Sumbagsel telah memberikan jadwal kepada pihaknya untuk audiensi dalam membahas permasalahan yang dilaporkannya.
“Pada saat melakukan audiensi nanti, kami akan membahas permasalahan terkait dengan laporan kami berdasarkan barang bukti baik yang dilakukan oleh SPBU nakal maupun BBM bersubsidi yang digunakan untuk operasional perusahaan,” ujarnya.
Dalam audiensi nanti pihaknya pastikan meminta tindakan tegas dari PT Pertamina Patraniaga seperti apa, karena mempunyai hak secara legal untuk menutup SPBU yang nakal tersebut.
“Sampai saat ini, masyarakat masih mengalami antri dalam mengisi BBM baik pertalite maupun solar BBM bersubsidi. Kami anggap PT Pertamina Patraniaga belum becus menangani permasalahan terkait adanya SPBU yang nakal dan hal ini diduga ada pembiaran,” tutupnya Aminuddin. (Iin F).
