Palembang.sriwijayapertama.net – Saat ini, Ibu Pertiwi sedang tidak baik baik saja, dimana fenomena – Fenomena alam sedang melanda di beberapa Provinsi di Indonesia terkhususnya di Sumatera Utara (Sumut), sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh.
Dalam beberapa hari terakhir di tiga Provinsi tersebut sedang dilanda musibah banjir, longsor, serta angin kencang yang merenggut puluhan nyawa dan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah ,serta melumpuhkan jaringan listrik dan jaringan internet di wilayah tersebut.
Akan tetapi ada satu pemandangan mengiris hati kita bersama, dimana betapa banyaknya kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus sungai, seolah menjadi saksi bisu tentang apa yang selama ini tak kunjung dibereskan.
Deforestasi dan praktik ilegal logging bukan lagi isu samar, karena kini tampil terang di hadapan publik.
Arus deras yang membawa batang kayu bukan hanya membawa lumpur dan bebatuan, tetapi juga pesan keras bahwa hutan telah lama digerus oleh tangan-tangan rakus.
Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera selatan (Sumsel) memberikan peringatan keras untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel agar tidak terlena untuk selalu menjaga dan Melestarikan Lingkungan.
“Kami dari DPD IMM Sumsel akan melaksanakan kegiatan Humanitas sesuai dengan tri Kompetensi IMM untuk turun langsung dalam aksi kemanusiaan dalam membantu meringankan beban saudara – saudara kita di wilayah yang kena musibah,” Ujar Ketua Umum IMM Sumsel, Wahyu Nugroho saat diwawancara awak media, Minggu (30/11/2025).
Lanjut Wahyu ungkapkan bahwa hari ini anggotanya melaksanakan penggalangan dana untuk korban bencana alam tersebut di 3 (tiga) titik yaitu Flay Over Simpang Jakabaring, Flay Over Simpang Polda dan Simpang 5 DPRD Provinsi Sumsel.
“Dalam penyaluran bantuan korban bencana alam tersebut, rencananya kita akan bekerjasama dengan Lazizmu Sumsel,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional atas terjadinya bencana alam ditiga Provinsi tersebut.
“Kita berharap penetapan status tersebut bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga sebagai langkah strategis agar seluruh sumber daya negara dari TNI, Polri, BNPB, hingga kementerian teknis dapat dimobilisasi secara cepat, terkoordinasi, dan terpadu,” pintanya Wahyu.
“Keterlambatan dalam menetapkan status ini hanya akan memperpanjang penderitaan warga dan memperbesar kerusakan lingkungan,” tutupnya Wahyu (Iin P).
