PALI – Sumatera Selatan , Sriwijaya pertama.net
Masyarakat Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), kini tengah menyoroti proyek pengaspalan jalan di wilayah mereka yang dinilai bermasalah. Alih-alih memberikan manfaat, proyek yang diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan justru menimbulkan masalah baru karena diduga dikerjakan asal jadi.
Proyek Pengaspalan jalan ini diketahui menggunakan dari Anggaran APBD Tahun 2025, Sebesar RP. 9.90.014.000; yang dikerjakan Oleh CV, Hamdi Aminullah jaya. dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang PU-TR Kabupaten PALI
Jalan yang menghubungkan antar Kecamatan Abab dengan Tanah Abang kini menjadi perhatian serius warga. Mereka mengeluhkan kualitas aspal yang digunakan sangat buruk dan tidak memenuhi standar. “Sangat tipis, bisa dicongkel dengan tangan,” ungkap seorang warga yang mengamati kondisi jalan tersebut.
lebih lanjut ia menambhakan terkait pengaspal tersebut, yang tampak tipis tidak hanya merusak estetika jalan tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang daya tahan jalan tersebut. “Aspalnya tipis sekali, dan mudah rusak. Kami khawatir jalan ini tidak akan bertahan lama,” paparnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan dengan permukaan tidak rata dan beberapa bagian terlihat lembek serta mudah tergenang air. Hasil pengukuran menunjukkan lapisan aspal jauh di bawah standar ketebalan ideal jalan.
Sementara itu Haris Munandar Aktivis Kabupaten PALI Mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten PALI untuk segera turun ke lapangan dan memeriksa kualitas proyek ini. dan meminta pihak kontraktor pelaksana untuk bertanggung jawab dan segera memperbaiki pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan standar.
“Saya mintak pihak PUTR turun kelapangan, dan memanggil pihak kontraktor pelaksana agar segera memperbaikinya,” tegas Haris.
Tambahnya “Akibat kurang nya Pengawasan dari Dinas PU TR Kabupaten PALI Pihak Pelaksana/kontraktor nakal bekerja Semaunya,
Sehingga banyak menimbulkan kekecewaan dikalangan Masyarakat dikarnakan pembangunan yang kurang berkwalitas,” jelasnya.
Sambungnya, “Kami Berharap Kepada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP)Sumatra Selatan, kejati Sumsel, Untuk Turun Ke lapangan dan Audit pemborong yang nakal seperti ini Di provinsi Sumatra Selatan ini,” pungkasnya.
Sampai berita ini diterbitkan pihak kontraktor belum terkonfirmasi
(Tim/red)
