Banyuasin, Sriwijayapertama.net — Aksi demonstrasi terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Banyuasin, Aliansi Persatuan Organisasi Masyarakat Banyuasin, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat, turun ke jalan menuntut Ketua DPRD Banyuasin, Abdul Rais, untuk segera mengundurkan diri. Tuntutan ini dipicu oleh dugaan kegaduhan yang ditimbulkan oleh video yang beredar luas di masyarakat.Ranu 19/3/2025
Aksi yang dipimpin oleh Salim Owner ini tidak hanya menyoroti perilaku Ketua DPRD, tetapi juga menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini akan kami laporkan ke Badan Kehormatan DPRD dan jika perlu, ke DPP Partai Gerindra agar Ketua DPRD segera dievaluasi,” tegas Salim.
Para demonstran mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti temuan tersebut jika terbukti melanggar hukum. Mereka juga menekankan pentingnya anggota dewan menjalankan tiga tugas utama mereka: membuat regulasi (legislasi), mengelola anggaran (APBD), dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah.
Tuntutan ini muncul setelah viralnya video yang memperlihatkan sejumlah anggota DPRD diduga menolak efisiensi anggaran sambil tertawa. Video tersebut memicu kemarahan publik karena dianggap mencerminkan kurangnya empati wakil rakyat di tengah bencana banjir dan cuaca ekstrem yang melanda Banyuasin.
“Hal ini mencerminkan rendahnya empati wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat. Kami mendesak kejaksaan untuk segera mengusut anggaran perjalanan dinas yang diduga disalahgunakan,” tambah Salim dengan nada geram.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, memastikan keamanan dan ketertiban selama demonstrasi. Ketua Fraksi Gerindra, Saripudin, menanggapi aksi ini dengan menyatakan bahwa aspirasi para demonstran akan disampaikan kepada pimpinan partai dan pihak terkait.
“Kami sebagai perwakilan fraksi akan membawa aspirasi ini ke DPP Partai Gerindra dan Badan Kehormatan DPRD. Segala keputusan akan mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Saripudin.
Aliansi Ormas Banyuasin juga mengancam akan membawa kasus ini ke lembaga yang lebih tinggi jika Badan Kehormatan DPRD tidak mampu menyelesaikannya secara transparan dan adil. Aksi ini menjadi sorotan tajam terhadap kinerja dan integritas wakil rakyat di Banyuasin, serta menunjukkan kekuatan suara masyarakat dalam menuntut keadilan dan transparansi.
