Oknum Bidan di Banyuasin Diduga VCS dangan Kades, Rekaman Vidio Beredar

Banyuasin,Sriwijayapertama.net — Sempat bikin heboh, beredar rekaman Vidio Cal Sek (VCS) Oknum bidan di Banyuasin inisial bersama Oknum Kepala Desa (Kades).

Dilansir dari halaman Web aliansinews.id, dalam rekaman video yang berdurasi 10 menit 2 detik itu oknum Bidan terlihat tanpa busana memamerkan bagian sensitifnya kepada seorang laki-laki yang diduga seorang Kepala Desa.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Bidan tersebut ialah salah satu oknum pejabat puskemas di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin berinisial (EP).

“Dalam rekaman video ini orang selingkuh, ya ini mirip kades saleh Jaya dan Kepala Puskesmas,” ujar warga, dikutip dari aliansinews.id

Menanggapi beredarnya vidio mesum tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (DPD BPAN LAI) Provinsi Sumatera Selatan, Syamsudin Djoesman mengatakan, Kasus ini harus membutuhkan perhatian serius dari Aparat Penegak Hukum (APH). Inspekstorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Diminta segera lakukan Investigasi menyeluruh, untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dilanggar.

Lebih lanjut ia menuturkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten juga harus bersikap proaktif dan transparan dalam menangani kasus ini. Menghindari masalah hanya akan mencoreng reputasi lembaga yang seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat

Dewan Pimpinan Daerah Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (DPD BPAN LAI) Provinsi Sumatera Selatan mengatakan, pastinya tidak akan mentolelir aksi 2 Pejabat Publik ini. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi perilaku amoral pejabat publik. Kami berencana melakukan aksi apabila APH serta dinas terkait lamban dalam menyelidiki kasus vidio mesum ini, tegas Syamsudin Djoesman. Minggu (23/2/2025

Penyelesaian kasus ini tidak hanya tentang satu individu, tetapi tentang menjaga integritas Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menaungi ke 2 oknum tersebut, ketika institusi kehilangan kepercayaan publik, dampaknya akan dirasakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, langkah cepat, tegas, dan menyeluruh harus segera diambil,” terangnya

Pilihan ada di tangan 2 Dinas tersebut, Menyelesaikan kasus ini secara bermartabat atau membiarkan kehancuran kepercayaan publik semakin dalam.” paparnya.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *