Palembang.sriwijayapertama.net – Massa gabungan aliansi dan aktivis di Sumatera Selatan (Sumsel) gelar aksi demo di Depan Kantor Gubernur Sumsel Jalan Ade Irma Nasution Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Jum’at (12/9/2025).
Aksi tersebut digelar terkait kisruhnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 di Provinsi Sumsel yang masih menyisakan masalah sampai saat ini.
Dalam aksi tersebut massa membakar ban bekas karena, Gubernur Sumsel, H Herman Deru tidak mau menemui massa aksi dan sempat mengancam akan membakar motor roda dua invetaris SCW.
Salah satu Orator, M Sanusi AS selaku Direktur Eksekutif Sriwijaya Corruption Watch (SCW) mengatakan bahwa terkait dengan SPMB di Sumsel sampai hari ini, ada sekitar 250 anak belum sekolah, karena belum mendaftarkan ke jenjang berikutnya.
“Kami sebagai pemerhati yang peduli terhadap dunia pendidikan, hari ini meminta kepada Gubernur Sumsel untuk melakukan negosiasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah (Kemendikdasmen), agar anak-anak tersebut bisa bersekolah di Negeri, bukan swasta,” ucapnya.
Dalam hal ini, pihaknya akan terus mendorong, agar 250 anak-anak tersebut bisa menempuh pendidikan ke tingkat SMA dan SMK untuk Tahun Ajaran 2025.
“Sudah kesekian kalinya kami melakukan aksi ini, namun Gubernur Sumsel, tidak peduli dengan nasib anak-anak tersebut, hingga hari ini tidak sekolah dan masih di rumah,” ujarnya Sanusi.
Lanjut Sanusi sampaikan bahwa jika hal tersebut tidak ditanggapi, Pihaknya akan melakukan menduduki Kantor Gubenur Sumsel dan menuntuk Gubernur Sumsel mundur dari jabatannya, karena tidak mampu memecahkan permasalahan ini.
“Bisa saja kita meminta kepada DPRD untuk dimakzulkan, karena mosi tidak percaya, sebab Gubernur Sumsel tidak peduli dengan pendidikan. Jangan hanya bisa melakukan kunjungan kerja baik dekat maupun jauh menggunakan helikopter dan nepotisme terhadap rotasi jabatan,” bebernya.
Lebih lanjut dia terangkan bahwa hal ini sangat disayangkan, jangan sampai menjadi insiden buruk bagi kinerjanya Gubernur Sumsel. Pihaknya menilai terkait SPMB Tahun 2025, menjadi sejarah buruk di kepemimpinan H Herman Deru.
“Sampai hari ini, Sumsel masih saja ribut masalah SPMB, sedangkan Provinsi Jawa Barat dan daerah lain di Indonesia telah selesai yang telah diatasi oleh kepala pemerintahannya. Jika tidak sanggup silahkan mundur dari jabatannya, karena masih banyak yang sanggup untuk menjadi pemimpin di Sumsel,” tegasnya Sanusi.
Terakhir Sanusi tambahkan bahwa pihaknya memberikan gelar Bapak Nepotisme dan Baling-Baling kepada Gubernur Sumsel, H Herman Deru.
“Diberinya gelar Bapak Nepotisme, karena kolega, keluarga dan lainnya menjadi pejabat semua. Sedangkan Baling-Baling, seringnya menggunakan helikopter, setiap melakukan kunjungan ke daerah,” terangnya.
“Jika Gubernur Sumsel, tidak akan melakukan rekomendasi, kita akan melakukan gugatan terhadap Gubernur Sumsel agar 250 anak-anak tersebut bisa sekolah,” pungkasnya Sanusi (Iin P).
