Sriwijayapertama.net Palembang – Persoalan pertanahan masih menjadi ancaman serius bagi kepastian hukum di tengah masyarakat. Di Kelurahan Sukodadi, Kota Palembang, sekitar dua pertiga bidang tanah disebut memiliki permasalahan. Kondisi tersebut terungkap dalam kegiatan penyuluhan hukum yang digelar mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok I Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di D’Kitamari Kolam Pemancingan Cafe & Resto itu diikuti sekitar 80 peserta dari unsur ketua RT, ketua RW, Karang Taruna, kader Posyandu, dan PKK.
Lurah Sukodadi, Rahmat, mengungkapkan bahwa persoalan tanah dan waris masih sering dihadapi masyarakat. Bahkan, perangkat RT dan RW kerap menjadi pihak yang pertama menerima pengaduan warga ketika terjadi konflik kepemilikan maupun sengketa lahan.
“Di Sukodadi ini sekitar dua pertiganya tanah ini ada permasalahan. Kami berharap melalui kegiatan ini pengetahuan Bapak dan Ibu bertambah, terutama bagi Pak RT dan Pak RW yang sering berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat,” ujar Rahmat.
Ia mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa yang turun langsung memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.
Dokumen Tanah dan Sengketa Waris Jadi Sorotan.
Penyuluhan menghadirkan tiga akademisi Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, yakni Dr. Azwar Agus, S.H., M.H., Dr. (C.) Burhayan, S.H., M.H., dan Dr. Grees Selly, S.H., M.H. yang mengikuti kegiatan secara daring dari Bandung.
Dalam pemaparannya, Dr. Burhayan mengulas dasar hukum pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menilai dokumen kepemilikan tanah. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Pengakuan Hak (SPH), dan Surat Keterangan Tanah (SKT) memiliki kedudukan hukum yang berbeda sehingga keabsahan dan riwayat penerbitannya perlu diperiksa.
Selain persoalan waris dan peralihan hak, ia juga mengingatkan potensi tindak pidana dalam persoalan pertanahan, seperti pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, dan perusakan tanda batas.
Masyarakat diminta memastikan batas tanah, memasang patok, mendokumentasikan kondisi lahan, serta menjaga dokumen kepemilikan sebagai langkah pencegahan sengketa.
Sementara itu, Dr. Azwar Agus menegaskan bahwa tidak semua sengketa tanah dapat langsung dibawa ke ranah pidana. Apabila terdapat dua pihak yang sama-sama mengklaim kepemilikan, keabsahan hak masing-masing harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang sesuai.
Sengketa mengenai kepemilikan dapat diselesaikan melalui jalur perdata. Adapun dugaan pemalsuan atau tindak pidana lainnya harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum dan alat bukti yang cukup.
Klaim Ahli Waris atas Lahan Kantor Lurah Jadi Perhatian.
Salah satu persoalan yang menarik dalam diskusi adalah rencana pemindahan kantor lurah ke lahan yang dinilai terlantar, tetapi mendapat klaim dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Azwar Agus menekankan bahwa status hukum lahan harus dipastikan terlebih dahulu. Pemerintah perlu menelusuri riwayat kepemilikan, dokumen atau alas hak, serta memastikan apakah tanah tersebut telah tercatat sebagai aset pemerintah.
Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait dinilai penting agar pemanfaatan lahan untuk kepentingan pelayanan publik tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru.
Dorong Masyarakat Melek Administrasi Pertanahan.
Pada sesi berikutnya, Dr. Grees Selly menjelaskan pentingnya pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum.
Ia memaparkan asas pendaftaran tanah, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pendaftaran sporadik, hingga perkembangan sertifikat elektronik berdasarkan ketentuan Kementerian ATR/BPN.
Masyarakat juga diperkenalkan dengan aplikasi Sentuh Tanahku untuk memperoleh informasi layanan pertanahan.
Ia menegaskan bahwa setiap peralihan dan perubahan data kepemilikan tanah harus dilakukan melalui prosedur yang benar agar tercatat secara resmi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pengabdian yang Menyentuh Persoalan Masyarakat.
Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari sengketa batas tanah, klaim ahli waris, keabsahan dokumen hingga proses jual beli dan balik nama sertifikat.
Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas partisipasi masyarakat, panitia turut membagikan door prize kepada sejumlah peserta. Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kebersamaan.
Melalui penyuluhan tersebut, mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam persoalan pertanahan dan hukum waris.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk pengabdian akademisi dan mahasiswa dalam membangun kesadaran hukum dari lingkungan masyarakat. Sebab, kepastian hukum atas tanah bukan hanya persoalan dokumen, melainkan juga menyangkut perlindungan hak, keadilan, dan kepastian bagi setiap warga negara. (Ril/Iin P)
![]()













