Sriwijayapertama.net Palembang – Skandal dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2026 kembali meletup di Sumatera Selatan (Sumsel).
Menyoroti hal tersebut massa yang tergabung dalam LSM Badai Anti Korupsi (BAK) Sumsel gelar aksi demo di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Rabu (18/11/2026).
Dalam aksi demo tersebut mereka melaporkan adanya indikasi dugaan korupsi oleh Kabag Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Muratara atas APBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua Umum BAK Sumsel, Moh Didink Arrahim mengatakan bahwa di tengah sengatan krisis ekonomi dan imbauan efisiensi anggaran negara, Bagian Protokol Setda Kabupaten Muratara justru menyedot perhatian publik setelah mengalokasikan anggaran fantastis mendekati angka Rp 1 miliar hanya untuk fasilitas sewa hotel mewah sepanjang tahun.
“Berdasarkan data pengadaan barang dan jasa, total anggaran yang digelontorkan untuk sewa hotel mewah tersebut mencapai Rp 879 juta, yang terbagi ke dalam dua paket kerja, masing-masing sebesar Rp 663 juta dan Rp 216 juta,” katanya.
Ia ungkapkan bahwa lebih tidak masuk akal lagi, dokumen spesifikasi pengadaan secara terang-terangan mencantumkan pemanfaatan kamar mewah tipe Junior Suite Room atau setara.
“Fasilitas kelas atas tersebut diikat dalam kontrak jangka panjang yang berlangsung penuh selama 12 bulan, terhitung sejak Januari hingga Desember 2026,” ungkapnya Didink.
Lanjut Didink juga ungkapkan bahwa alokasi anggaran yang dituding sebagai bentuk “hura-hura APBD” tersebut, memicu kemarahan mendalam dari elemen masyarakat sipil.
“0leh karena itu, kami dari LSM BAK Sumsel, mengutuk keras kebijakan yang dinilai sama sekali tidak memiliki asas kewajaran dan rasionalitas tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut dia terangkan bahwa Bagian Protokol Setda Kabupaten Muratara terkesan memilih bungkam dan tidak ada penjelasan resmi maupun klarifikasi yang diberikan terkait urgensi pemanfaatan kamar Junior Suite Room yang menggunakan uang rakyat tersebut.
“Bisu-nya pihak Setda Muratara kian menebalkan prasangka publik bahwa proyek belanja jasa penginapan bernilai Rp 879 juta ini sarat dengan pemborosan yang diduga sengaja dipelihara di lingkaran birokrasi,” ujarnya Didink.
Didink sampaikan bahwa publik kini menunggu taji Kejati Sumsel untuk segera turun tangan mengaudit dan memeriksa seluruh aliran dana APBN 2026 di Kabupaten Muratara.
“Kami meminta Kejati Sumsel untuk menyelidiki dan menelusuri indikasi dugaan KKN dan abuse of power pada Bagian Protokol Kabupaten Muratara. Kami juga mendesak Kejati Sumsel, untuk segera memanggil dan memeriksa Kabag Protokol Setda Muratara dan Pejabat lainnya yang terkait,” Pintanya.
Aksi tersebut disambut baik oleh Plh Kasi Penkum Kejati Sumsel, Imran Syarif SH MH mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut laporan dan tuntutan dari LSM BAK Sumsel pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan.
Selain itu dia juga meminta laporan dalam aksi hari ini segera didaftarkan ke PTSP Kejati Sumsel dan kemudian akan disampaikan kepada pimpinan, sehingga laporan ini, ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
“Terima kasih kepada teman-teman dari LSM BAK Sumsel yang telah menyampaikan laporan dalam aksi hari ini, semoga laporan ini segera ditindaklanjuti oleh teman-teman di Kejati Sumsel baik bidang pengawasan maupun Pidana Khusus (Pidsus),” tutupnya Imran. (Ril/Iin F)
![]()













