PULAU ,Sriwijayapertama.net– Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin terus berkomitmen memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui program pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan. Langkah komprehensif ini berfokus pada lima pilar utama, yaitu pendataan yang terintegrasi, perluasan kemitraan usaha, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan
Kegiatan pemberdayaan ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Ir. Netta Indian, SP., MM. Dalam arahannya, Wabup Netta menegaskan pentingnya keberadaan usaha mikro sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang tahan terhadap dinamika ekonomi.
“Usaha mikro bukan sekadar penggerak ekonomi skala kecil, melainkan fondasi utama kesejahteraan masyarakat kita. Melalui sinergi pendataan yang akurat, kemudahan izin usaha, hingga penyederhanaan akses kemitraan, kami ingin memastikan pelaku usaha mikro di daerah ini dapat naik kelas dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi akan terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan ramah bagi para pelaku usaha.
Dukungan serupa disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Farida, yang turut hadir dalam pembukaan acara tersebut. Pihaknya menyatakan kesiapan legislatif untuk terus mengawal regulasi dan penganggaran yang berpihak pada tumbuh kembang usaha mikro.
“Kami di DPRD sangat mendukung penuh langkah progresif Pemkab Banyuasin ini. Penguatan kelembagaan dan kemudahan perizinan adalah kunci utama agar para pelaku usaha mikro mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan akses permodalan. Kami akan terus mendorong kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan UMKM di lapangan,” tegasnya.
Melalui program pemberdayaan ini, diharapkan para pelaku usaha mikro tidak hanya memperoleh kelancaran operasional dan kepastian legalitas, tetapi juga mampu memperluas jaringan pasar serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
