Pangkalan Balai,Sriwijayapertama.net- Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., M.M., bersama Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU, ASEAN Eng., Plt. Kepala DP2KBP3A Rohani, S.S., M.Si., serta jajaran perangkat daerah terkait mengikuti Zoom Meeting Pelaksanaan Verifikasi Lapangan untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 dan 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Guest House Rumah Dinas Bupati, Senin (9/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komitmen dan keberhasilan instansi pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Dalam pembukaan pemaparan materi Wakil Bupati Banyuasin mengatakan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara adil dan setara. Pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki termasuk kelompok rentan.
” Komitmen ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang responsif gender, program sesuai kebutuhan masyarakat, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyediaan data terpisah”, jelasnya.
Kemudian Wabup Netta melanjutkan dengan pemaparan materi terkait bukti dukung PUG di kabupaten Banyuasin.
Pembahasan dilanjutkan dengan, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Siti Mardiah, S.Pt., M.Si., menegaskan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan komitmen seluruh sektor. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah dalam proses evaluasi agar hasil penilaian benar-benar objektif. Sejumlah indikator menjadi perhatian, di antaranya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
” Kabupaten Banyuasin mencatat IKG sebesar 0,37 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan masuk kategori rendah. Sementara itu, IDG Banyuasin berada pada angka 91,1 dan menempati posisi ketiga terendah di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Sekda Erwin menyampaikan bahwa pelaksanaan PUG telah menjadi bagian dari kinerja utama pemerintah daerah. Banyuasin juga telah membentuk kelompok kerja (Pokja) PUG serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perangkat daerah, khususnya petugas pelayanan publik pada bagian front desk, melalui pendidikan dan pelatihan terkait PUG.
” Pemerintah daerah turut menyiapkan konsep pembekalan bagi SDM yang ditunjuk, dengan target minimal satu orang SDM terlatih PUG pada setiap perangkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan pelayanan publik yang ramah gender sekaligus memperkuat penyusunan data terpilah dan penggunaan indikator gender sebagai dasar perencanaan serta pengalokasian anggaran”, jelasnya.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat implementasi PUG dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk kepala desa Rambutan, serta tenaga pendidik di Kecamatan Muara Sugihan sebagai Gender Champion. Penguatan kapasitas fasilitator juga menjadi perhatian, mengingat saat ini baru terdapat satu orang yang memiliki sertifikasi fasilitator PUG. Keikutsertaan dalam verifikasi lapangan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif, adil, serta memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
Zoom ini dilanjutkan dengan pemaparan bukti dari berbagai kegiatan OPD terkait yang melibatkan Gender.
