Palembang, sriwijayapertama.net — Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menyatakan keprihatinan sekaligus memberikan perhatian serius terhadap dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan terhadap 28 kepala sekolah asal Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel di Kota Palembang pada Kamis, 17 September 2026.
Informasi mengenai OTT tersebut telah dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Donny Satriya Sembiring. Para kepala sekolah yang diamankan kemudian menjalani pemeriksaan oleh penyidik untuk mendalami perkara serta peran masing-masing pihak.
Wahyu Ketua GAASS Banyuasin, menilai bahwa pengungkapan perkara ini tidak boleh berhenti hanya pada 2 Tersangka Oknum ASN Dinas Pendidikan Kab. Banyuasin. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya pihak yang memerintahkan, mengkoordinasikan, menerima, menikmati, atau memiliki peran dalam dugaan praktik tersebut, maka seluruh pihak yang memenuhi unsur hukum harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
GAASS secara khusus mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk memastikan penyidik mengusut secara menyeluruh siapa aktor intelektual atau pihak yang diduga menjadi pengendali di balik perkara tersebut.18 -9/206
Ketua GAASS Banyuasin Wahyu menyampaikan bahwa publik membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai bagaimana kegiatan yang diikuti puluhan kepala sekolah tersebut dapat berkaitan dengan perkara yang berujung pada OTT.
“Kami meminta Polda Sumsel tidak hanya melihat siapa yang berada di lokasi saat OTT. Yang jauh lebih penting adalah mengungkap siapa yang diduga menginisiasi, mengkoordinasikan, memerintahkan, dan menerima aliran uang apabila memang ditemukan adanya tindak pidana,” tegas GAASS.
GAASS juga meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional, objektif, transparan dan berdasarkan alat bukti yang sah. Terhadap 28 kepala sekolah maupun pihak lainnya, GAASS menegaskan bahwa status hukum harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang diperoleh, bukan berdasarkan opini atau tekanan publik.
GAASS memandang bahwa apabila dugaan perkara ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan, kegiatan sekolah, pungutan, atau bentuk transaksi lainnya, maka penyidik perlu menelusuri asal-usul uang, tujuan pembayaran, pihak yang menginisiasi kegiatan, pihak yang mengkoordinasikan, pihak yang menerima uang, serta kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain.
GAASS MENYAMPAIKAN DESAKAN:
- MendesakKapolda Sumatera Selatan melalui Ditreskrimsus Polda Sumsel mengusut tuntas dugaan OTT yang melibatkan 28 kepala sekolah asal Kabupaten Banyuasin.
- Mendesakpenyidik mengungkap aktor intelektual dan seluruh pihak yang diduga berperan dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.
- Mendesakdilakukan penelusuran terhadap aliran dana untuk mengetahui sumber, tujuan, penerima serta pihak yang diduga menikmati hasil dari transaksi tersebut apabila unsur pidana ditemukan.
- Memintapenyidik memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, Seperti Di Duga PLT Kepala Dinas Pendiidkan Kabupaten Banyuasin termasuk pihak yang diduga menjadi penyelenggara, koordinator maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam kegiatan tersebut, sepanjang terdapat relevansi berdasarkan hasil penyidikan.
- MemintaPolda Sumsel memberikan informasi perkembangan perkara secara transparan kepada masyarakat, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan ketentuan hukum acara pidana.
- Memintaagar penanganan perkara tidak berhenti pada pihak pelaksana atau pihak yang berada di lapangan, apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki peran lebih besar.
- Mendesakapabila ditemukan bukti yang cukup, seluruh pihak yang memenuhi unsur tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
- MemintaPolda Sumsel mengusut apakah terdapat pola atau praktik serupa di lingkungan pendidikan Kabupaten Banyuasin, apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada perbuatan berulang atau terorganisir.
GAASS menegaskan bahwa perhatian terhadap perkara ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun.
GAASS menyerahkan penentuan status hukum kepada aparat penegak hukum berdasarkan proses penyidikan dan pembuktian yang sah.
Namun, GAASS meminta agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh. Jika terdapat dugaan adanya pihak yang berada di balik perkara tersebut, maka pihak tersebut juga harus diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti.
“Publik berhak mengetahui duduk perkara secara terang. Jangan sampai proses hukum hanya berhenti pada pihak yang berada di lokasi, sementara apabila ada pihak lain yang diduga mengendalikan atau mengambil keuntungan, justru tidak tersentuh. Kami mendesak Kapolda Sumsel mengungkapnya secara terang berdasarkan bukti,” tegas Ketua GAASS Banyuasin. (Ida)
