Sriwijayapertama.net Metro — Polemik pinjaman dana sebesar Rp20 miliar di Bank Lampung kian memanas setelah muncul perbedaan pernyataan mencolok antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Metro dengan Ketua DPRD Kota Metro. Rabu, 01/04/2026.
Pihak BKAD Metro mengklaim bahwa pinjaman tersebut telah mengantongi surat kesepakatan dari DPRD, sehingga proses pengajuan dinilai telah sesuai mekanisme. Pernyataan ini menguatkan posisi eksekutif bahwa kebijakan utang daerah tersebut tidak dilakukan secara sepihak.
Namun, pernyataan itu langsung dibantah tegas oleh Ketua DPRD Kota Metro. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan resmi DPRD terkait pinjaman Rp20 miliar tersebut. Bantahan ini memicu tanda tanya besar di publik, sekaligus membuka dugaan adanya ketidaksinkronan serius antara eksekutif dan legislatif.
Situasi ini memperkeruh suasana politik dan tata kelola keuangan daerah, karena menyangkut penggunaan anggaran dalam jumlah besar yang seharusnya melalui proses transparan dan persetujuan bersama.
Di tengah polemik tersebut, tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Pendekar Banten Metro, H. Tb. Ismail Saleh, S.H., angkat bicara. Ia menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kalau memang ada unsur korupsi atau permainan dalam pinjaman ini, saya siap melaporkan ke KPK. Ini uang rakyat, tidak boleh dikelola secara sembarangan,” tegasnya, Kamis (2 April 2026).
Ia juga mendesak agar seluruh pihak terkait, baik dari BKAD maupun DPRD, membuka dokumen dan fakta secara terang benderang kepada publik, guna menghindari spekulasi liar dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Polemik ini kini menjadi sorotan publik Kota Metro. Masyarakat menunggu kejelasan, apakah pinjaman tersebut benar telah melalui prosedur sah, atau justru menyimpan potensi pelanggaran hukum yang serius.
Jika perbedaan pernyataan ini tidak segera diluruskan, bukan tidak mungkin kasus ini akan berkembang menjadi skandal besar yang menyeret banyak pihak.
